Pangkalpinang - Tahun 2016 jumlah penduduk miskin Bangka Belitung meningkat menjadi 72,760 jiwa atau 9.22% dari tahun 2015 lalu yaitu sebanyak 66,620 jiwa. Hal ini mendorong Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun langkah strategis untuk mengantisipasi masalah kemiskinan di Bangka Belitung. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan optimalisasi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah melalui kegiatan pelatihan penyusunan dokumen strategi penanggulangan daerah (SPKD) kepada sejumlah pejabat perencanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,Senin (06/03/2017).
Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Provinsi, Agung menyatakan bahwa diperlukan komitmen seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. "Dari sisi pemerintahan, Bappeda harus bisa memetakan program-program apa saja yang perlu dimasukkan oleh perangkat daerah yang secara input-output dan outcome program yang bisa mempunyai benefit dan impact untuk mengatasi kemiskinan." Jelas Agung
"Artinya dibutuhkan komitmen semua perangkat daerah dalam menyusun program-program dan kegiatan yang mempunyai impact untuk mengatasi kemiskinan melalui upaya-upaya terintegrasi, disinilah nanti peran strategis perangkat daerah untuk memasukkan program kegiatan dalam dokumen rencana strategis 2018 - 2022" Imbuh Agung.
Narasumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Himawan menyatakan bahwa secara nasional kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada bagaimana menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin dan pada strategi bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.
"Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan bukan hanya semata-mata diatasi dengan membuat program-program yang bagus saja tapi lebih pada upaya bagaimana pemerintah daerah bisa mengontrol laju inflasi kemiskinan." jelas Himawan.
Ia menambahkan bahwa yang terjadi saat ini seringkali pertumbuhan ekonomi secara nasional naik, "Pertumbuhan ekonomi seringkali mengalami kenaikan, namun pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir kelompok masyarakat saja." untuk itu imbuhnya "Program-program dari pemerintah bukan hanya menyasar pada masyarakat miskin namun juga menyasar pada kelompok masyarakat yang rentan miskin, jangan sampai program yang ada justru menimbulkan kesenjangan." Kata Himawan
Pihaknya berharap kedepannya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang ada mampu mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang dapat menghasilkan APBD yang efektif bagi penanggulangan kemiskinan."Selain itu diharapkan TKPK yang sudah terbentuk di daerah mampu melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program serta penanggulangan kemiskinan di daerah dan diharapkan mampu meningkatkan dukungan baik dari sisi regulasi, program, dan anggaran terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan program nasional di daerah, termasuk percontohan mekanisme pendaftaran mandiri untuk pemutakhiran data terpadu penanganan fakir miskin." Tutupnya
