Pangkalpinang- Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepualauan Bangka Belitung diupayakan akan selesai dalam dua tahun, demikian disampaikan Asisten II Setda Provinsi Budiman Ginting saat menerima kunjungan rombongan Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, Jumat (10/06/2016) di Ruang Rapat Kantor DKP Provinsi.
Kasubdit Konservasi Mineral dan Batubara Dirjem Minerba Kementerian ESDM, Hardinur mengatakan pihaknya berkunjung ke Bangka Belitung untuk mengetahui sejauhmana progres penyusunan tata ruang di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Kami ingin mengetahui dari pihak-pihak yang terkait penyusunan tata ruang laut Provinsi Bangka Belitung sejauh mana rancangan tata ruang wilayah di Babel nantinya" Imbuh Hardinur.
Asisten II Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan sekaligus Plt Kepala DKP Provinsi, Budiman Ginting menyatakan para pihak yang berkepentingan seperti Kementerian ESDM, Kemenko Maritim, KKP, Setneg dan Seskab harus saling bersinergi antar saling pemilik kepentingan.
"Kementerian Lembaga yang terkait dengan tata ruang laut harus saling kompromi karena laut adalah milik bersama."Jelas Budiman. Lebih lanjut ia mengatakan saat ini tidak ada perizinan tambang di laut yang boleh dikeluarkan karena belum ada tata ruang yang mengatur. "Oleh karena itu pada masa transisi harus dikeluarkan Perpres atau Kepres yang mengatur karena sesuai amanant Presiden Jokowi tidak boleh menghambat investasi untuk itulah diperlukan Perpres" Lanjutnya.
Budiman memperkirakan RZWP3K akan selesai paling cepat dalam dua tahun ini, "Rencana zonasi laut sudah dianggarkan di tahun ini, namun prosesnya tidak dapat dilakukan instan ada proses untuk melakukannya dengan benar, semua pihak harus saling berkompromi bersama dan dilakukan uji publik terlebih dahulu itulah proses yang memakan waktu cukup lama" Tutup Budiman