Pangkalpinang, Ekploitasi terhadap sumberdaya hayati laut dan pesisir yang marak terjadi mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung melakukan sosialisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, Kamis (21/04/2016) di TPI Ketapang, Pangkalbalam.
Peserta sosialisasi yang terdiri dari perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang, pegawai UPT TPI dan PPI Ketapang Pangkalbalam, nelayan Kota Pangkalpinang, pelaku usaha perikanan Kota Pangkalpinang, Kelompok Masyarakat Pengawas diberikan pengetahuan singkat mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
"Hari ini kami kumpulkan masyarakat dan stakeholder perikanan diberikan sosialisasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan supaya meningkat kesadaran dan ketaatannya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada" demikian disampaikan Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Dr.Ir Budiman Ginting
"Saat ini permasalahan yang terjadi dilapangan adalah masih maraknya praktik llegal fishing dan masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ada." Lanjut Budiman. Selain itu kesadaran bangsa tentang arti penting nilai strategis sumberdaya kelautan dan perikanan bagi pembangunan ekonomi nasional ditambah dengan kerusakan ekosistem pesisir dan laut menjadi akar permasalahan yang sulit untuk diuraikan." Namun demikian Budiman Ginting optimis dengan seringnya kegiatan ini dilakukan akan semakin menggugah kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan lebih bijaksana.
"Kepada Bapak dan Ibu yang hadir disini saya menghimbau agar pengetahuan yang diperoleh pada kegiatan ini dapat disebarkan kepada rekan-rekan yang lain sehingga informasi ini tidak berhenti sampai disini saja,' tutup Budiman Ginting.
Kepala Bidang Kelautan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kristiatlizar mengatakan bahwa kegiatan ini dibiayai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 'Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dari anggaran Dekonsentrasi Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan akan dilaksanakan di 6 kabupaten lain secara bertahap." demikian disampaikan Kristiatlizar